peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable developmant guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kwalitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan, oleh karena itu dibutuhkan strategi- strategi khusus dari pemerintah kita untuk mengembangkan kepariwisataan nasional. Karena dengan itu cara pengembangan dapat lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat luas.

Banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat diambil dalam pengembangan pariwisata nasional kita, selain itu juga ada banyak hal yang lainnya yang dapat menunjang perkembangan kepariwisataan nasional kita di zaman era globalisasi ini.

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable developmant guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kwalitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan, oleh karena itu dibutuhkan strategi- strategi khusus dari pemerintah kita untuk mengembangkan kepariwisataan nasional. Karena dengan itu cara pengembangan dapat lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat luas.

Banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat diambil dalam pengembangan pariwisata nasional kita, selain itu juga ada banyak hal yang lainnya yang dapat menunjang perkembangan kepariwisataan nasional kita di zaman era globalisasi ini.

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable developmant guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kwalitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan, oleh karena itu dibutuhkan strategi- strategi khusus dari pemerintah kita untuk mengembangkan kepariwisataan nasional. Karena dengan itu cara pengembangan dapat lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat luas.

Banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat diambil dalam pengembangan pariwisata nasional kita, selain itu juga ada banyak hal yang lainnya yang dapat menunjang perkembangan kepariwisataan nasional kita di zaman era globalisasi ini.



Penataan ruang pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam mengembangkan wilayah yang bertujuan untuk mendukung komisi, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta ditunjang dengan beberapa sarana prasarana demi mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah nasional dalam pengembangan daerah-daerah pariwisata yang berada di daerah kepulauan Indonesia.

Penataan ruang untuk menunjang kepariwisataan nasional tidak hanya memberikan arahan lokasi investasi, tetapi juga harus memberikan jaminan terpeliharanya ruangan/daerah pengembangan pariwisata yang berkwalitas dan mempertahankan keberadaan objek-objek pariwisata sebagai aset besar bangsa. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang merupakan juga salah satu yang perlu mendapat perhatian. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi, tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan likal saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata diluar lokasi. Seperti misalnya penyediaan angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia.

Selain didukung oleh penataan ruang dan sarana-sarana yang menunjang dalam kegiatan pengembangan pariwisata juga didukung ileh beberapa sumber-sumber, yakni sumber daya manusia, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik. Ketiga sumber itu sangat berkaitan satu sama yang lainnya. Oleh karena itu ketiganya harus benar-benar bisa terpenuhi, karena pengembangannya sangat berpengaruh besar bagi kepariwisataan nasional kita.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ± 18.110 pulau yang dimiliki dengan garis pantai 108.000 km negara Indonesia memiliki potensi alam, keaneka ragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia.

Meskipun demikian, sektor pariwisata sangat rentan terhadap faktor-faktor lingkungan alam, keamanan, dan aspek global lainnya. Contoh kerusakan alam adalah rusaknya terumbu karang hampir di sepanjang pantai Indonesia, padahal terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki dan tidak ternilai harganya. Manfaat terumbu karang yang adalah habitat bagi sumberdaya ikan, batu karang,pariwisata dan juga melindungi pantai wisata. Diperkirakan luas terumu karang yang terdapat di perairan Indonesia adalah lebih dari 60.000 km2 yang tersebar luas dari barat sampai timur Indonesia ( Walters, 1994 dan Suharsono 1998 ). Indonesia merupakan tempat bagi sekitar 1/8 dari terumbu karang dunia ( Cesar, 1997 ). Apabila terumbu karang ini mengalami kerusakan tentunya akan berdampak pada kegiatan kepariwisataan, misalnya Taman Laut Bunaken, Taman Laut Gili Anyer, Banda, Komodo, dan sebagainya yang mengandalkan keindahan terumbu karang.

Sebagai contoh lainnya perkembangan – perkenbangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik global mepengaruhi penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Contoh konkrit yang terjadi adalah adanya issue terorisme telah mengakibatkan menurunnya minat para wisatawan untuk berkunjung, sepeerti yang telah terjadi di Bali dimana tercatat jumlah wisman yang datang ke Indonesia menurun sekitar 16,16% dari target yang direncanakan. Bahkan peristiwa wabah SARS telah mengakibatkan penurunan jumlah wisman yang cukup drastis.

Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pariwisata telah mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek wisata. Pola pengelolaan kawasan wisata yang tidak menyaluruh (comprehensive) telah menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek wisata, misalnya timbulnya kereusakan lingkungan, meningkaatnya urbanisasi ke lokasi obyek wisata yang telah meningkan permasalah sosial antara lain meningkatnya tindak kejahatan dan kegiatan sektor informal yang tidak terkendali. Berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan kegiatan pariwisata. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mengakomodir prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan seperti yang tertuang dalam Pacific Ministers Conference on Tourism and Environment di Maldivest tahun 1997 yang meliputi kesejahteraan lokal, penciptaan lapangan kerja, konsevasi sumber daya alam, pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup, dan equity inter dan antar generasi dalam distribusi kesejahteraan.

Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip diatas telah di elaborasi menjadi partisipasi, keikutsertaan para pelaku (stakeholder) kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable development guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menaggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable developmant guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kwalitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan, oleh karena itu dibutuhkan strategi- strategi khusus dari pemerintah kita untuk mengembangkan kepariwisataan nasional. Karena dengan itu cara pengembangan dapat lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat luas.

Banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat diambil dalam pengembangan pariwisata nasional kita, selain itu juga ada banyak hal yang lainnya yang dapat menunjang perkembangan kepariwisataan nasional kita di zaman era globalisasi ini.